Anti ‘Klimaks’ HGU di Aceh

Anti ‘Klimaks’ HGU di Aceh – Persoalan yang dihadapi di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil merupakan titik “klimaks” atas keberadaan HGU di Aceh. Bukan tidak mungkin, masalah serupa juga akan dihadapi oleh kabupaten/kota lain di Aceh jika pemerintah tidak mengambil langkah antisipasi sedini mungkin.

—–

Salah satu media di Aceh merilis berita yang cukup menghebohkan. “Aceh Tamiang Dikepung HGU” (Serambi Indonesia, 8 April 2016). Dalam berita tersebut, Wakil Bupati Aceh Tamiang mengungkapkan kesulitannya membangun fasilitas penunjang pelayanan publik, karena tidak ada lagi lahan yang tersedia. Dari 1.957 km² luas Kabupaten Aceh Tamiang, 80 persen di antaranya sudah dikuasai Hak Guna Usaha (HGU).

Anti ‘Klimaks’ HGU di Aceh

Di sisi lain, HGU yang melebihi batas ini juga memberi “kontribusi” terhadap ketidak-seimbangan ruang dan juga menimbulkan bencana alam, seperti kekeringan sebagaimana yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda SIP (Serambi Indonesia, 04 April 2016).

Selain Aceh Tamiang, Aceh Singkil juga mengalami persoalan senada. Meskipun dikelilingi oleh beberapa perusahaan sawit, masyarakat Aceh Singkil masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ini membuktikan bahwa keberadaan HGU, khususnya sawit tidak berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat. Bahkan, Aceh Singkil termasuk salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dan termiskin berdasarkan Perpres Nomor 131 Tahun 2015.

Di samping persoalan kemiskinan, sebelum adanya perkebunan sawit, setiap tahunnya di Kabupaten ini hanya mengalami dua kali banjir, tetapi pasca-perkebunan sawit mengelilingi, meningkat menjadi lima kali banjir setahun (Mongabay.co.id, 17 Maret 2016).

Persoalan yang dihadapi di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil merupakan titik “klimaks” atas keberadaan HGU. Bukan tidak mungkin, masalah serupa juga akan dihadapi oleh kabupaten/kota lain di Aceh jika pemerintah tidak mengambil langkah antisipasi sedini mungkin.

Berdasarkan data presentasi KPK tentang Progres Koordinasi dan Supervisi atas Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kehutanan di Aceh, (Maret 2015), luas perkebunan di Aceh mencapai 1.195.578 ha yang terbagi atas perkebunan besar dan perkebunan rakyat yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

Luas perkebunan rakyat sebesar 810.093 ha sedangkan luas perkebunan besar mencapai 385.485 ha dengan komoditas kelapa sawit, kakao, karet, kopi, lada dan kemiri yang dikelola oleh 127 perusahaan pemegang HGU. Perkebunan besar tersebut tersebar di beberapa wilayah meliputi Aceh Timur 101.321 ha, menyusul Nagan Raya 65.455 ha, Aceh Tamiang 46.371 ha, Aceh Singkil 45.008 ha, Aceh Barat 42.322 ha, Aceh Utara 35.200 ha, Subulussalam 14.973 ha, Aceh Barat Daya 12.772 ha, Aceh Jaya 11.317 ha, Aceh Selatan 5.201 ha, Bireuen 4.371 ha, Pidie Jaya 416 ha, Aceh Tengah 353 ha, Pidie 242 ha, dan Aceh Besar 113 ha.

Masalah lain yang mendera HGU di Aceh adalah pemberian izin untuk perusahaan HGU diindikasikan terjadi pelanggaran terkait aspek kewenangan dan prosedural yang mengenyampingkan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup terhadap suatu kawasan yang seharusnya dipertahankan.

Pelaksanaan kewajiban perusahaan tidak dipatuhi, aspek sosial dan lingkungan terkait perizinan perusahaan perkebunan yang bersumber dari status hukum lahan yang menjadi hak guna usaha belum clear and clean dengan berbagai pihak terutama dengan masyarakat setempat, juga menjadi persoalan tersendiri keberadaan pemegang HGU di Aceh.

Kasus PT Rapala di Kabupaten Aceh Tamiang misalnya, lahan seluas ± 144 ha yang telah dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat setempat sejak tahun 1943, kemudian dicaplok perusahaan pada tahun 1983. Masalah ini telah menjadi konflik yang berkepanjangan antara masyarakat setempat dengan perusahaan hingga saat ini.

Status lahan PT Nafasindo/eks PT Uber Traco juga mengalami tumpang tindih klaim dengan masyarakat dari 22 kampong di Kabupaten Aceh Singkil. Berbagai upaya sudah dilakukan, tapi hingga kini belum ada titik temu untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Review Izin HGU di Aceh

Persoalan yang dihadapi oleh Aceh Tamiang dan Aceh Singkil hendaknya menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah di Aceh, bahkan harus menjadi daya ungkit bagi mengambil langkah konkrit seperti segera melakukan review (peninjauan kembali) izin HGU dan moratorium pemberian izin HGU. Selama ini, pemerintah terus saja mengeluarkan izin-izin usaha di sektor perkebunan, namun belum pernah melakukan review terhadap izin-izin tersebut.

Buruknya wajah sistem perizinan bagi kegiatan usaha yang berbasis hutan dan lahan (land based industries) di Aceh tampak dengan banyaknya izin yang dikeluarkan dan menegasikan pertimbangan daya dukung hutan dan lahan serta pengakuan masyarakat. Hal ini yang kemudian berakibat pada ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga konflik sosial.

Selain itu, moratorium penerbitan izin usaha perkebunan, khususnya perkebunan sawit penting segera dilaksanakan. Hal ini dapat mencegah terjadi titik “klimaks” keberadaan HGU di Aceh. Moratorium ini sejalan dengan rencana pemerintah pusat yang akan memberlakukan moratorium pembukaan lahan baru kelapa sawit. Menurut Presiden Jokowi di Kompas, 15 April 2016, langkah moratorium ini merupakan jawaban atas langkah Indonesia menjaga kelestarian lingkungan. Di Indonesia sendiri, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 10,4 juta ha, di mana 3-4 juta ha merupakan lahan petani.

Pemerintah Aceh harus berani mengambil langkah konkrit ini, baik melakukan review perizinan yang sudah ada maupun moratorium untuk izin-izin usaha perkebunan yang baru. Hal ini untuk memastikan agar lahan di Aceh secara keseluruhan tidak mengikuti apa yang saat ini dirasakan oleh Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil. Dengan kata lain, dua langkah ini merupakan strategi anti “klimaks” HGU di Aceh. Anti ‘Klimaks’ HGU di Aceh.

—–

Tulisan ini sudah pernah di publish Buletin Tuhoe JKMA Aceh, sila lihat kembali di Buletin tuhoe edisi XVII, Mei 2016