Transparansi Informasi Titipan Asing?

Transparansi Informasi Titipan Asing? – Tulisan ini bermula dari sebuah diskusi ‘cang panah’ di warung kopi. Sambil menyuruput kopi, tiba-tiba saya disajikan sebuah pertanyaan yang tak biasa.

Pertanyaannya sederhana, tapi kalau salah dalam menjawab bisa jadi bumerang dan bahkan, memungkinkan untuk dilabelkan sebagai antek-antek asing. Pertanyaannya kira-kira seperti judul diatas, “bukankah keterbukaan informasi yang kalian dorong selama ini adalah titipan asing?”

—–

Dewasa ini, transparansi ini merupakan keyword yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Beberapa regulasi mengamanatkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berazaskan transparansi atau keterbukaan. Baca juga Anti ‘Klimaks’ HGU di Aceh

Transparansi Informasi Titipan Asing

Hal ini bertujuan untuk meminimalisir segala potensi penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Transparansi ini sendiri juga merupakan mandat rezim reformasi untuk mewujudkan check and balance dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Salah satu terobosan dan juga sebagai bukti komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keterbukaan informasi adalah ditetapkannya UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berbeda dengan aturan hukum lainnya, UU ini tidak serta merta berlaku sejak setelah ditetapkan. Akan tetapi, diberi kelonggaran waktu bagi seluruh badan publik selama 2 tahun untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah mengakui bahwa selama sebelum UU tentang keterbukaan informasi ini di undangkan, ketertutupan adalah salah satu “selimut” yang menyelimuti pemerintahan dalam segala hal.

Disamping selimut-selimut yang lain seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan demokrasi sebagai mandat dari penyelenggaraan negara dikangkangi dengan berbagai dalih-dalih yang tak logis. Hal ini dipastikan karena tidak dijalankan prinsip tranparansi informasi dalam segala lini.

Keterbukaan informasi memang bukanlah hal yang baru. Bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya UU No 14 tahun 2008, keterbukaan informasi publik sudah dimandatkan pada pasal 28F UUD 1945. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dua aturan perundang-undangan tersebut jelas menyatkan bahwa keterbukaan informasi bukanlah suatu hal yang di “peuna-peuna” oleh sekolompok orang yang menginginkan perubahan tapi murni amanat funding father negara ini.

Selain itu, Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh manusia juga sudah jauh-jauh hari mengimplementasikan transparansi informasi. Sebagai bukti yang hingga sampai saat ini masih kita pegang adalah dirurunkannya Alqur’an sebagai panduan hidup bagi seluruh ummat islam.

Alqur’an tidak serta merta diturunkan oleh Allah kepada ummat islam, tapi melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Barulah kemudian, Nabi menyampaikan kepada kita dan itupun tidak secara langsung juga, tapi melalui perantara-perantara para ulama. Jika saja kita berandai-andai, islam tidak menerapkan keterbukaan informasi, mungkinkah Alqur’an sampai ke tangan-tangan kita?

Bukan itu saja, Hadist Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan panduan untuk menjalani kehidupan didunia tentu tidak bisa kita nikmati jika islam sendiri tidak mengedepankan transparansi informasi.

Selain 2 (dua) hal tersebut, praktek terbaik dalam penerapan keterbukaan informasi yang sudah, sedang dan akan terus dijalankan oleh Islam adalah transparansi informasi pengelolaan dana masjid. Saban hari setiap hari Jum’at, pengelola selalu menyampaikan informasi arus kas keuangan masjid.

Praktek ini sendiri jauh-jauh hari telah diterapkan sebelum adanya undang-undang ini dan undang-undang itu. Jika saja masih ada yang beranggapan transparansi informasi yang sedang didorong saat ini adalah titipan asing, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah beberapa contoh diatas yang sudah diimplementasikan oleh islam adalah titipan asing? Transparansi Informasi Titipan Asing?